new.png

Sistem Pengelolaan Pengadilan

page

Sistem Pengelolaan Pengadilan

Berisi Tentang Standar Pelayanan, Standar Operasional Prosedur, Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Anggaran, Pengawasan dan Kode Etik Hakim, Kegiatan Pengadilan, Daftar Asset dan Inventaris Serta Rencana Umum Pengadaan

Pelaporan Bulanan Sistem Akuntansi Penguna Anggaran (SAKPA)

  1. Pembuat Pelaporan memasukkan data ke aplikasi setelah menerima bukti setoran dari Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima sesuai format dari KPPN.
  2. Surat Perintah Membayar yang telah disetujui oleh KPPN akan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan SP2D tersebut diinput ke aplikasi SAKPA.
  3. Melakukan rekonsiliasi untuk menyamakan hasil belanja selama sebulan antara satker dan KPPN.
  4. Membuat laporan ke Koordinasi Wilayah (Korwil) dan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setelah menerima Laporan SIMAK-BMN dari Sub Bagian/Urusan Umum paling lambat tanggal 3 setiap bulannya.
  5. Mengantar laporan keuangan ke Koordinasi Wilayah (Korwil), Biro Keuangan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.