RAPAT KOORDINASI BULANAN PENGADILAN AGAMA BATURAJA
Selasa, 12 April 2016, bertempat di ruang sidang utama Pengadilan Agama Baturaja, diselenggarakan rapat koordinasi bulan April Pengadilan Agama Baturaja. Rapat Koordinasi ini beragendakan tentang tindaklanjut temuan Bawas, penyampaian hasil RAKOR Pengadilan Tinggi Agama Palembang dan kebijakan pimpinan Pengadilan Agama Baturaja. Rapat koordinasi dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, para Hakim dan pegawai Pengadilan Agama Baturaja serta tenaga honorer. Rapat koordinasi ini dipimpin langsung oleh Drs. Suratman Hardi Panitera Pengadilan Agama Baturaja.
Acara rapat koordinasi di ruang sidang utama Pengadilan Agama Baturaja
Di sesi pertama rapat koordinasi dimulai dari pemaparan dari Ketua Pengadilan Agama Baturaja Dra. Hasnayetti M, M.A. mengenai garis besar rumusan hasil rapat koordinasi tingkat Ketua Pengadilan Agama yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada bulan Maret 2016 lalu.
Dalam pemaparannya, Ketua juga menyampaikan amanah dari Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang, Drs. H. Abdurrahkan Har, S.H. untuk dapat lebih maju dalam penyelesaian perkara, seluruh Pengadilan Agama di Sumatera Selatan untuk dapat membentuk Tim ISO standar untuk kemajuan peradilan di wilayah Sumatera Selatan, dan memberikan laporan kemajuan pada setiap bulan akan akan diteruskan ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama.
Rapat koordinasi Pengadilan Agama Baturaja yang dihadiri oleh selurh Hakim dan Pengawai serta tenaga honorer
Sesi kedua, menindaklanjuti hasil temuan Bawas pada bulan Maret 2016 lalu. Dalam temuan Bawas tersebut, Pengadilan Agama Baturaja agar dapat meningkatkan pelayanan publik pada meja informasi dan meja pengaduan serta himbauan-himbauan publik berupa spanduk, banner untuk dapat diperbanyak di kantor Pengadilan Agama Baturaja.
Sesi ketiga, pembahasan mengenai evaluasi tentang kebijakan Ketua / Pimpinan Pengadilan Agama Baturaja. Dalam pembahasan tersebut Hakim Pengawas Bidang dapat melaporkan laporan pengawasan setiap bulan, yang selanjutnya akan diteruskan ke Pengadilan Tinggi Agama Palembang, dan mengoptimalkan penggunaan SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) dan SIADPA (Sistem Informasi Administrasi Pengadilan Agama Baturaja) tetap akan berjalan seiring dengan penggunaan SIPP selama belum ada perintah untuk SIADPA ditinggalkan.
Akhirnya pertemuan ditutup untuk saling bekerjasama menyelesaikan kendala yang terjadi pada Pengadilan Agama Baturaja.
