Peraturan & Kebijakan

portfolio

Peraturan & Kebijakan

Berisikan Menu Tentang Peraturan-Peraturan dan Kebijakan-Kebijakan, Baik dari Mahkamah Agung RI Maupun Peraturan Yang Berlaku Di Pengadilan.

ZONA INTEGRITAS

 

 

11.png 2.png 3.png 4.png 5.png  6.png  

PERSYARATAN BERPERKARA

1689677268468857789266936791024.jpg 16896773618705723556549150852681.jpg 16896773774532340120890928275787.jpg 16896773900286475865364208910229.jpg 16896773141071278305947578959449.jpg  

16896772363151228175548392143919.jpg 16896772212215076569911498596718.jpg 16896772011505259154961730943723.jpg 1689677172584505420357900875295.jpg 16896772837572097418791669908817.jpg

16896772987865738509023437124706.jpg 16896773282372071928566090343300.jpg 1689677254455476835126034141837.jpg 16896774029563292834738557870345.jpg 16896773461811868480327722497236.jpg

 

 

PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

A. PENDAHULUAN
  Tata pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean goverment) adalah seluruh aspek yang terkait dengan kontrol dan pengawasan terhadap kekuasaan yang dimiliki Pemerintah dalam menjalankan fungsinya melalui instansi formal dan informal. Untuk melaksanakan prinsip Good Governance and Clean Goverment, maka instansi pemerintah (termasuk peradilan agama) harus melaksanakan prinsi-prinsip akuntabilitas dan pengelolaan sumber daya secara efisien, serta mewujudkannya dengan tindakan dan peraturan yang baik dan tidak berpihak (independent), serta menjamin terjadinya interaksi anatara pihak terkait (stakeholders) secara adil, transparan, profesional, dan akuntabel.

Kebijakan umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bertujuan untuk mensinergikan ketentuan Pengadaan Barang/Jasa dengan kebijakan-kebijakan di sektor lainnya. Langkah kebijakan tersebut secara umum diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai instansi pemerintah di Indonesia yang berada dalam Lembaga Yudikatif di bawah Mahkamah Agung RI berkaitan dengan kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah berupaya untuk dapat menyelenggarakannya Pengadaan Barang dan Jasa yang efektif, efisien, terbuka dan kompetitif serta sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 
B. PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH
  Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah bersumber pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010
1. Perpres Nomor 54 Tahun 2010
2. Penjelasan Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010
3. Lampiran I - Perencanaan
4. Lampiran II - Barang
5. Lampiran III - Pekerjaan Konstruksi
6. Lampiran IV A - Jasa Konsultansi (Badan Usaha)
7. Lampiran IV B - Jasa Konsultansi (Perorangan)
8. Lampiran V - Jasa Lainnya
9. Lampiran VI - Swakelola
.
C.. STANDAR DOKUMEN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH
  Adapun jenis dokumen pengadaan barang/jasa pemerintah yang memenuhi standar sebagai mana Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Kesatu Atas Peraturan Kepala LKPP Nomor 6 Tahun 2010 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Standar Bidding Document), sebagai berikut : (Dikutip dari www.lkpp.go.id)
NO     JENIS DOKUMEN FILE
1 Pengadaan Barang Pascakualifikasi Unduh
2 Pengadaan Barang Prakualifikasi Unduh
3 Pengadaan Konstruksi Pascakualifikasi Unduh
4 Pengadaan Konstruksi Prakualifikasi Unduh
5 Pengadaan Jasa Konsultasi Badan Usaha Prakualifikasi Satu Sampul Unduh
6 Pengadaan Jasa Konsultasi Badan Usaha Prakualifikasi Dua Sampul Unduh
7 Pengadaan Jasa Konsultansi Perorangan Pascakualifikasi Unduh
8 Pengadaan Jasa Lainnya Pascakualifikasi Unduh
9 Pengadaan Jasa Lainnya Prakualifikasi Unduh
10 Pengadaan Barang Penunjukan Langsung Non Darurat Unduh
11 Pengadaan Konstruksi Penunjukan Langsung Non Darurat Unduh
12 Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Penunjukan Langsung Non Darurat Unduh
13 Pengadaan Jasa Konsultansi Perorangan Penunjukan Langsung Non Darurat Unduh
14 Pengadaan Jasa Lainnya Penunjukan Langsung Non Darurat Unduh
15 Pengadaan Barang Penunjukan Langsung Darurat Unduh
16 Pengadaan Konstruksi Penunjukan Langsung Darurat Unduh
17 Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Penunjukan Langsung Darurat Unduh
18 Pengadaan Jasa Konsultansi Perorangan Penunjukan Langsung Darurat Unduh
19 Pengadaan Jasa Lainnya Penunjukan Langsung Darurat Unduh
20 Pengadaan Barang pengadaan Langsung Yang Menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK) Unduh
21 Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Pengadaan Langsung  Menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK) Unduh
22 Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Pengadaan Langsung Menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK) Unduh
23 Pengadaan Jasa Konsultansi Pengadaan Langsung Yang Menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK) Unduh
24 Pengadaan Jasa Lainnya Pengadaan Langsung Yang Menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK) Unduh

STANDAR DOKUMEN Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

 

 

 

IKUTI KAMI

www-removebg-preview.png fb-removebg-preview.png  ig-removebg-preview.png youtube-removebg-preview.png

Copyright © 2021 - Pengadilan Agama Baturaja