STANDAR PELAYANAN PTSP PADA PENGADILAN AGAMA KELAS IA

Untuk Meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan dan masyarakat dan Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan, Mahkamah Agung telah menetapkan Standar Pelayanan Standar Pelayanan yang berlaku di lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan dibawahnya

LAMPIRAN STANDAR PTSP PENGADILAN AGAMA BATURAJA

A. Tujuan

Meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan dan masyarakat.
Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga

B. Maksud

Sebagai bagian dari komitmen pengadilan kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.
Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan pengadilan.
Sebagai tolok ukur bagi setiap satuan kerja dalam penyelenggaraan pelayanan.
Sebagai pedoman bagi setiap satuan kerja dalam menyusun standar Pelayanan Pengadilan pada masing-masing satuan kerja.

C. Ruang Lingkup

Pelayanan Pengadilan yang diatur di dalam Standar Pelayanan Pengadilan ini adalah pelayanan pengadilan pada pengadilan di tingkat pertama dan banding dalam empat Lingkungan badan peradilan serta di Mahkamah Agung.
Termasuk dalam Standar Pelayanan Pengadilan ini adalah pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Khusus
Standar Pelayanan Pengadilan ini adalah standar pelayanan yang bersifat nasional dan memberikan pedoman bagi semua badan peradilan di semua lingkungan peradilan pada semua tingkatan untuk menyusun Standar Pelayanan Pengadilan pada masing- masing satuan kerja.
Standar Pelayanan yang harus disusun oleh satuan kerja harus membuat :
1. Dasar hukum
2. Sistem Mekanisme dan Prosedur
3. Jangka Waktu
4. Biaya atau tarif
5. Produk Pelayanan
6. Kompetensi Pelaksana
Secara umum Pengadilan menyediakan pelayanan sebagai berikut :
1. Pelayanan Administrasi Persidangan
2. Pelayanan Bantuan Hukum
3. Pelayanan Pengaduan
4. Pelayanan Permohonan Informasi
Segala ketentuan mengenai teknis hukum acara atau yang berkaitan dengan Putusan Pengadilan bukanlah objek dari pelayanan pengadilan dan karenanya tidak termasuk dalam ruang

lingkup pelayanan pengadilan yang dapat diadukan oleh masyarakat.

D. Pengertian

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang dan jasa atau pelayanan administrasi yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
Standar pelayanan publik adalah suatu tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas sebagai komitmen atau janji dari penyelenggara pelayanan kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.
Pelayanan Pengadilan adalah kegiatab atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat khususnya pencari keadilan yang disediakan oleh

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PENGADILAN AGAMA BATURAJA TAHUN 2025

Permohonan Informasi
1. Proses penyampaian pelayanan (service points) :

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	KTP, fotokopi akta pendirian badan hukum bagi pemohon informasi berbadan hukum, surat kuasa khusus bagi penerima kuasa, Formulir permohonan informasi, Register permohonan informasi.
2	Sistem, mekanisme dan prosedur.	Perseorangan/ Badan Hukum/Kelompok orang Indonesia: 1. Ktp 2. Akta Pendirian Badan Hukum Pemohon Informasi Pengadilan/Petugas Layanan Informasi wajib: 1. Membantu pemohon mengajukan informasi 2. Menyediakan saran dan prasarana layanan informasi dan memperhatikan layanan penyandang disabilitas.
3	Jangka waktu pelayanan	Jangka 1 Hari Kerja
4	Biaya / Tarif	Tidak ada biaya
5	Produk Pelayanan	lnformasi perkara.
6	Penaneanan Pengaduan, saran dan masukan.	a. Pengaduan, saran dan masukan secara tertulis dapat disampaikan melalui Meja Pengaduan pengadilan Agama Baturaja dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI melalui aplikasi SIWAS di www.siwasmahkamahaqunq.go.İd

b. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan

langsung dapat melalui

Email : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

Telepon : (0735)-321996

Fax : (0735)-320154

Whatsapp : 08137990223

Proses Pengelolaan Pelayanan:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum.	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009. b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. d. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 26/KMA/SK/II/2012, tentang Standar Pelayanan Peradilan. e. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor 2-144/KMA/SK/VIIl/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Peradilan.
2	Sarana prasarana dan/atau	a. Ruangan PTSP.
	fasilitas.	b. Meja Informasi.
		C. Banner/Spanduk informasi pelayanan.
		d. Computer.
		e. Air conditioner.
		f. Computer
		g Jaringan internet
		h. Alat tulis kantor
3	Kompetensi Pelaksana.	a. Memiliki terhadap dibutuhkan	kemampuan pemahaman kebutuhan informasi yang oleh masyarakat sesuai

		regulasi yang ada. b. Memiliki kemampuan menjalankan computer dan aplikasi informasi. c. Mampu berkomunikasi yang baik.
4	Pengawasan Internal.	a. Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Baturaja b. Panitera dan Sekretaris. c. Atasan langsung petugas informasi.
5	Jumlah Pelaksana.	1 (satu) orang pelaksana.
6	Jaminan Pelayanan.	a. Layanan diberikan secara tepat waktu, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. b. Proses Pelayanan yang terpantau oleh Pejabat yang bertanggungjawab.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan,	a. Jaminan kerahasiaan dan keselamatan data. b. Jaminan tidak menya\ahgunakan data. c. Jaminan keakuratan data.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana,	Evaluasi dilakukan dalam bentuk monitoring dan evaluasi secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Pendaftaran Perkara
1. Proses penyampaian pelayanan:

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan	Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Buku Nikah, Keterangan Ahli waris, dan dokumen lainnya yang berkaitan.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur

3	Jangka waktu pelayanan	Jangka waktu pelayanan 1 hari kerja.
4	Biaya / Tarif	Tariff biaya perkara berdasarkan panjar biaya perkara yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Baturaja
5	Produk Pelayanan	Pendaftaran perkara gugatan dan Permohonan.
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan.	a. Pengaduan, saran dan masukan secara tertulis dapat disampaikan melalui Meja Pengaduan pengadilan Agama Baturaja dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI melalui aplikasi SIWAS di www.siwasmahkamahaqunq,so.id b. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung dapat melalui:
		Email : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. Telepon : (0735)-321996
		Fax : (0735)-320154 Whatsapp : 08137990223

Proses Pengelolaan Pelayanan :

KOMPONEN URAIAN

Dasar Hukum.

a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985

tentang Mahkamah Agung, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009.

b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

d. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 26/KMA/SK/11/2012, tentang Standar Pelayanan Peradilan.

e. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di

		Peradilan. f. Keputusan Oirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Rl Nomor 1403.b/DjA/SK/OT.01.3/8/2018, tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama.
2	Sarana prasarana dan/atau fasilitas.	a. Ruangan PTSP. b. Meja lnformasi. C. Banner/Spanduk informasi alur pendaftaran perkara. d. Computer. e. Air conditioner. f. Computer g. Jaringan internet h. Alat tulis kantor
3	Kompetensi Pelaksana.	a. Memiliki kemampuan hukum acara yang baik. b. Memiliki kemampuan menjalankan computer dan aplikasi informasi. C. Mampu berkomunikasi yang baik.
4	Pengawasan Internal.	a. Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Baturaja b. Panitera.
5	Jumlah Pelaksana.	2 (dua) orang pelaksana.
6	Jaminan Pelayanan.	a. Layanan diberikan secara tepat waktu, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. b. Proses Pelayanan yang terpantau oleh Pejabat yang bertanggungjawab.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan.	a. Jaminan kerahasiaan dan keselamatan data. b. Jaminan tidak menyalahgunakan data. c. Jaminan keakuratan data.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana.	Evaluasi dilakukan dalam bentuk monitoring dan evaluasi secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Pembayaran Biaya
1. Proses penyampaian pelayanan (service point) :

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Buku Nikah, Keterangan Ahli waris, dan dokumen
2	Sistem, mekanisme
	dan prosedur.
		pembayaran	ı

			Pemberian SKUM	KASIR
				PENGADILAN
		Para Pihak	Pengadilan Agama	AGAMA
3	Jangka waktu pelayanan	Jangka waktu pelayanan 1 hari kerja.
4	Biaya / Tarif	Tarif biaya perkara berdasarkan panjar biaya perkara yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Baturaja.
5	Produk Pelayanan	Pendaftaran perkara gugatan dan Permohonan.
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan.	a. Pengaduan, saran dan masukan secara tertulis dapat disampaikan melalui Meja Pengaduan pengadilan Agama Baturaja dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI melalui aplikasi SIWAS di www.siwasmahkamahaqunq.qo.id b. Manyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung dapat melalui Email : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. Telepon : (0735)-321996
		Fax : (0735)-320154 Whatsapp : 08137990223

Proses pengelotaan Pelayanan :

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum.

a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009.

b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Petadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

C. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009

tentang Pelayanan Publik.

d. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor 26/KMA/SK/II/2012, tentang Standar Pelayanan Peradilan.

e. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Peradilan.

f. Keputusan Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 1403.b/DjA/SK/OT.01.3/8/2018, tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama.

g. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Baturaja Nomor

088/KPA.W6-A3/HK2.6/I/2025 tentang Radius Panggilan Sidang dan Panjar Biaya Perkara Pengadilan Agama Baturaja.

Sarana prasarana dan/atau

fasilitas,

a. Ruangan PTSP.

b. Meja Informasi.

c. Banner/Spanduk informasi alur pendaftaran perkara.

d. Computer.

e. Air conditioner.

f. Computer

g. Jaringan internet

h. Alat tulis kantor

3	Kompetensi Pelaksana.	a. Memiliki kemampuan akuntansi yang baik. b. Memiliki kemampuan menjalankan computer dan aplikasi informasi. c. Mampu berkomunikasi yang baik.
4	Pengawasan lnternal.	a. Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Baturaja. b. Panitera.
5	Jumlah Pelaksana.	1 (satu) orang pelaksana.
6	Jaminan Pelayanan.	a. Layanan diberikan secara tepat waktu, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. b. Proses Pelayanan yang terpantau oleh Pejabat yang bertanggungjawaD.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan.	a. Jaminan kerahasiaan dan keselamatan data. b. Jaminan tidak menyalahgunakan data. c. Jaminan keakuratan data. d. Pengembalian sisa panjar perkara secara akurat dan rinci.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana.	Evaluasi dilakukan dalam bentuk monitoring dan evaluasi secara Derkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Penyerahan Produk Pengadilan
1. Proses penyampaian pelayanan :

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Kartu Tanda Penduduk.
2	Sistem, mekanisme dan prosedur.	panitera Petugas pemberian produk pengadilan penyerahan produk(PTSP)

3	Jangka waktu pelayanan	Jangka waktu pelayanan 1 hari kerja.
4	Biaya / Tarif	Sesuai tariff PNBP.
5	Produk Pelayanan	Putusan atau Penetapan Pengadilan, Akta Cerai.

Penanganan

a. Pengaduan, saran dan masukan secara tertulis

dapat disampaikan melalui

Meja Pengaduan pengadilan Agama Baturaja dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung Rl melalui aplikasi SIWAS di www.siwasmahkamahaqunq.go.id

b. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung dapat melalui

Email : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. Telepon : (0735)-321996

Fax : (0735)-320154

Whatsapp : 08137990223

Pengaduan, saran dan

masukan.

Proses pengelolaan Pelayanan :

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum.

a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985

tentang Mahkamah Agung, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009.

b, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

d. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 26/KMA/SK/11/2012, tentang Standar Pelayanan Peradilan.

e. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Peradilan.

f. Keputusan Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI hlomor 1403.b/DjA/SK/OT.01.3/8/2018, tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama.

		g. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Baturaja Nomor088/KPA.W6- A3/HK2.6/I/2025 tentang Radius Panggilan Sidang dan Panjar Biaya Perkara Pengadilan Agama Baturaja.
2	Sarana prasarana dan/atau fasilitas.	a. Ruangan PTSP. b. Meja Informasi. C. Banner/Spanduk informasi alur pendaftaran perkara. d. Computer. e. Air conditioner. f. Computer g. Jaringan internet h. Alat tulis kantor
3	Kompetensi Pelaksana.	a. Memiliki kemampuan pelayanan yang baik. b. Memiliki kemampuan menjalankan computer dan aplikasi informasi. C. Mampu berkomunikasi yang baik.
4	Pengawasan Internal.	C. Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Baturaja. d. Panitera.
5	Jumlah Pelaksana.	1 (satu) orang pelaksana.
6	Jaminan Pelayanan.	c. Layanan diberikan secara tepat waktu, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. d. Proses Pelayanan yang terpantau oleh Pejabat yang bertanggungjawab.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan.	a. Jaminan kerahasiaan dan keselamatan data. b. Jaminan tidak menyalahgunakan data. c. Jaminan keakuratan data. d. Pengembalian sisa panjar perkara secara akurat dan rinci.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana.	Evaluasi dilakukan dalam bentuk monitoring dan evaluasi secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Pengajuan Keluhan/Pengaduan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Kartu Tanda Penduduk.
2	Sistem, mekanisme dan prosedur.
3	Jangka waktu pelayanan	Jangka waktu pelayanan 1 hari kerja.
4	Biaya / Tarif	Tidak ada biaya
5	Produk Pelayanan	Laporan Pengawasan
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan.	a. Pengaduan, saran dan masukan secara tertulis dapat disampaikan melalui : Meja Pengaduan pengadiJan Agama Baturaja dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI melalui aplikasi SIWAS di www.siwasmahkamahaqunq.go.id c. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung dapat melalui
		Email : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. Telepon : (0735)-321996
		Fax : (0735)-320154 Whatsapp : 08137990223

Proses pengelolaan Pelayanan :

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum.

a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985

tentang Mahkamah Agung, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2009.

b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

C. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

d. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI

Nomor 26/KMA/SK/11/2012, tentang Standar Pelayanan Peradilan.

e. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI f4omor 2-1441KMA/SK/VI\1/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Peradilan.

f. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya.

g. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya.

h. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (whistleblowing system) di LingKungan Mahkamah Agung dan Badan

Peradilan Yang Berada Dibawahnya.

Sarana prasarana dan/atau

fasilitas,

a. Meja Pengaduan.

b. Banner/Spanduk Pengaduan.

C. Computer yang terintegrasi ke sistem Siwas Mahkamah Agung RI.

d. Air conditioner.

e. Jaringan internet

f. Alat tulis kantor

Kompetensi Pelaksana.

a. Memiliki kemampuan pelayanan yang

baik.

b Memahami alur pengaduan.

C . Memiliki kemampuan menjalankan computer dan aplikasi informasi.

		d. Mampu berkomunikasi yang baik.
4	Pengawasan Internal.	a. Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Baturaja. b. Panitera.
5	Jumlah Pelaksana.	1 (satu) orang pelaksana.
6	Jaminan Pelayanan.	a. Layanan diberikan secara tepat waktu, transparan, dan dapat dipertanggung iawabkan. b. Proses Pelayanan yang terpantau oleh Pejabat yang bertanggungjawab.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan.	a. Jaminan kerahasiaan dan keselamatan data. b. Jaminan tidak menyalahgunakan data. c. Jaminan keakuratan data. d. Pengembalian sisa panjar perkara secara akurat dan rinci.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana.	Evaluasi dilakukan dalam bentuk monitoring dan evaluasi secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.